Shopping cart
Your cart empty!
Ambon - Rencana pengambil alihan pengelolaan parkir oleh Pemerintah Provinsi Maluku sontak mendapat reaksi dari sejumlah kalangan, termasuk reaksi keras dari anggota DPRD Kota Ambon.
Anggota DPRD Kota Ambon dari Partai Perindo, Hary Putra Far-Far, menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku harusnya lebih fokus pada program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fao-Far mengingatkan Pemprov Maluku agar tidak mengambil alih potensi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, termasuk pengelolaan parkir.
“Pemerintah provinsi seharusnya fokus pada kegiatan yang bermuara pada perbaikan, bukan membabi buta mengambil potensi pendapatan daerah kabupaten/kota,” tegas Far-Far, di Ambon beberapa waktu lalu.
"Kewenangan pengelolaan parkir harus mengacu pada pembagian urusan pemerintahan yang jelas antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, " tambahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Swenly Hursepuny, menilai wacana tersebut berpotensi memicu ketegangan antara Pemprov Maluku dan Pemerintah Kota Ambon. Ia menduga, munculnya wacana pengambilalihan pengelolaan parkir hingga pasar tidak terlepas dari dinamika komunikasi antar kedua pihak
Dirinya mengingatkan agar setiap kebijakan yang diambil tetap mengedepankan koordinasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta menghindari konflik kewenangan antar level pemerintahan.(**)