Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
Ambon - Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kota Ambon, M J Papilaja, mengungkapkan masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum sepenuhnya memahami 17 program prioritas Pemerintah Kota Ambon.
Hal itu disampaikan Papilaja kepada wartawan di Ambon, Kamis (9/4/) lalu, menyoroti proses perencanaan pembangunan yang masih belum sepenuhnya selaras dengan arah kebijakan kepala daerah.
Papilaja menjelaskan, ketidakpahaman tersebut terlihat dari masih adanya OPD yang menganggap program prioritas hanya terbatas pada kegiatan yang dibiayai melalui APBD. Padahal, menurutnya, seluruh kegiatan pemerintah seharusnya mengacu pada 17 program prioritas, baik yang menggunakan anggaran daerah maupun yang dijalankan melalui skema lain.
"Semua program harus terhubung. APBD itu alat untuk menjalankan program prioritas, bukan sebaliknya," jelas mantan Walikota Ambon dua periode, 2001 - 2011.
Papilaja mengungkapkan, dari 17 program prioritas yang telah ditetapkan, terdapat lebih dari 200 kegiatan turunan yang harus dijalankan oleh OPD. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesalahan dalam pengelompokan program.
la menilai kondisi tersebut wajar karena masih berada pada tahap awal implementasi, namun perlu segera diperbaiki agar tidak berdampak pada capaian program ke depan.
Papilaja menegaskan, perbaikan pemahaman ini penting agar program yang dijalankan tidak berjalan sendiri-sendiri di luar arah kebijakan pemerintah.
"Tujuannya supaya semua yang dikerjakan itu tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat," pungkasnya.(**)